Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali memberikan peringatan penting kepada para kepala daerah yang mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Dalam acara yang berlangsung pada Minggu (23/2/2025), Tito menegaskan bahwa legitimasi seorang kepala daerah tidak berasal dari partai politik, melainkan dari rakyat yang memilihnya.
"Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah, bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya," tegas Tito.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab kepala daerah terhadap masyarakat yang memilih mereka, bukan kepada partai yang mendukung pencalonannya. Tito juga menyebutkan bahwa 51 kepala daerah dari berbagai partai yang hadir di retreat tersebut, menyadari bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjalankan amanat rakyat dan meningkatkan kesejahteraan daerah.
Retreat ini, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan bagi para kepala daerah agar dapat lebih baik dalam menjalankan tugas mereka. Meski begitu, beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti acara ini setelah adanya instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah PDI-P untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut, menyusul penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, meski ada instruksi tersebut, sejumlah kepala daerah PDI-P tetap menunjukkan minat untuk bergabung setelah berkomunikasi dengan pengurus DPP.
Dengan 55 kepala daerah PDI-P yang masih menunggu perintah lebih lanjut, situasi ini menambah ketegangan politik di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah. Namun, Tito menekankan bahwa acara retreat ini tetap merupakan langkah penting bagi pemimpin daerah dalam menjalankan tugas untuk rakyat.
Bagi Tito, yang terpenting adalah kepala daerah menyadari bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan semata-mata karena partai politik. Dalam hal ini, rakyatlah yang menjadi penentu utama bagi masa depan pemimpin daerah.
